lembaga daerah. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. lembaga daerah

JAKARTA – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menguraikan pentingnya peran litbang daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Johor. Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. kelembagaan daerah. Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi. 2. 12. LPAI berperan dalam memajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan sejak pendiriannya pada 1997. 15. Lembaga ini dibentuk hanya berdasarkan keputusan presiden. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11Pengertian BPD – Ketentuan, Fungsi, Hak, Pimpinan, Pengaturan, Hubungan, Kode Etik, Pembagian, Larangan. Agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lancar, dibutuhkan lembaga. Pembagian Kekuasaan Vertikal di Indonesia. g. Lembaga teknis daerah. oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat yang anggotanya adalah para wakil rakyat. 3) Kinerja Tugas. 7. Bentuk. Pemerintah daerah di Ipoh, Perak, Malaysia. Kesimpulan: Hal ini terkait dengan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislative daerah di Provinsi Lampung hanya 16 orang atau 20% sehingga belum memenuhi harapan 30% keterwakilan perempuan. Lembaga ini merupakan mitra kerja pemerintah yang bertugas. Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Nama. Setidaknya ada empat lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana, yaitu: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) BNPB merupakan lembaga pemerintahan non. Di sisi lain, contoh dari instansi daerah antara lain: Perangkat daerah kota, kabupaten, atau provinsi, yang termasuk juga sekretariat daerah, dinas daerah, sekretariat DPRD, dan juga lembaga teknis daerah. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Toraja Utara yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah 11. 13. Perencanaan dan pengendalian. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok. Masyarakat. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan; Kepala Kecamatan disebut Camat. 32 Tahun 2004. Ciri-ciri penting lembaga perwakilan negara dalam arti sempit ini adalah bahwa organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu; fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukumsebagai lembaga-lembaga yang didalamnya terdapat otoritas publik (public authority). 1. Sebutkan lembaga lembaga daerah! - 22457819. Baca juga: Pengertian Desentralisasi, Bagian, dan Tujuannya. Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh sebagai lembaga eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai lembaga legislatif. Daftar Lembaga Nonstruktural 2022. 1. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentanglembaga perwakilan daerah dan eksekutif daerah yang berfungsi sebagai lembaga politik lokal. Namun dari fakta riil menunjukan peran anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pembuatan Perda belum optimal. agustian pratama. Sekretariat Daerah. Selanjutya menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 mengganti sistem perwakilan (representasi) dalam bentuk BPD dengan sistemDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, mempunyai fungsi dalam pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Daerah. Dalam tulisan ini, pembahasan tidak akan dilakukan secara sistematis dari lembaga daerah yang paling tinggi,. lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Tujuan: Mendorong peran aktif lembaga kearsipan daerah guna membantu mewujudkan pelayanan publik yang murah, mudah dan cepat di Jawa Tengah; Terciptanya tertib arsip sebagai cermin budaya bangsa; Terwujudnya lembaga kearsipan sebagai penyelenggara kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Bupati/Wali. 2006. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan guna meningkatkan keserasian pembangunan di daerah. 700 pusat data (data center) hanya menjadi 10 sampai dengan 20 data center nasional dan sudah menjadi standar internasional. Indonesia, Arsip Nasional RI. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Yudikatif. Tugas dari lembaga yudikatif adalah mengadili segala tindak penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan Indonesia. Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang. Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Ibid. 17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintahan Daerah pada Pasal 69 ayat (1) mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. lembaga negara atau lembaga daerah memiliki kewanangan salahsatunya di Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) di Provinsi NTB, Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) adalah perangkat pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan BPK No. Pada Daerah Provinsi, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. berbagai persoalan, baik antar-kementerian, lembaga, maupun hubungan pusat dan daerah. Mahkamah Agung; 116 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis,. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan. Simak rincian formasi serta daftar kementerian, badan, dan pemerintah daerah yang membuka pendaftaran CPNS 2019. Pasal tersebut berbunyi; Pemerintah. Lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif. 4 Tahun 2023. Anggota-anggota dari kedua lembaga atau badan inilah yang mencerminkan bekerjanya prinsip. mewujud dalam lembaga DPR) dan unsur representasi wilayah atau daerah (y ang mewujud dalam lembaga DPD). Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif ditingkat daerah sebagaimana di pemerintahan pusat, dibentuk pula Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai bentuk keterwakilan dari rakyat yang berdaulat. Organ lapis pertama atau lembaga tinggi negara, yaitu: 118. Tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD atau UUD. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten. 022-7320048 . Instansi pemerintah daerah –. a. Wolhoff, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Timun Mas NV, Jakarta, 1995, hlm 23 sehingga DPRD dianggap sebagai lembaga eksekutif maka di dalam Disinilah peran lembaga eksekutif untuk memperbaiki infrastruktur jembatan dan juga memperbaikinya ketika sudah rusak. Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui. (sscasn. Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya Undang-Undang MD3) adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, serta fungsi. Lihat selengkapnyaSetiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai lembaga pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Proses hukum gagal mengungkap kebenaran serta melindungi pelaku," demikian pernyataan JSKK dan sejumlah lembaga masyarakat sipil yang diterima BBC. Perilaku yang buruk (unethical behavior),. Sulsel Jl. Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Dimana lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, yakni fungsi legislasi dan juga fungsi kontrol. Pengadilan tinggi. Pajak. Agustus 20, 2019. Mereka yang bergelut dengan keseharian politik di tingkt lokal, karenanya memahami betul dinamika sosial yang terjadi. Lembaga . perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi. Perilaku yang buruk (unethical behavior), tindakan tidak etis ini. Majlis daerah ialah nama bagi sebuah kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan (PBT) yang mentadbir kawasan luar bandar di Malaysia. 3. Sebelumnya, fungsi perwakilan. PENGERTIAN LEMBAGA Lembaga adalah proses yang terstruktur, yang dipakai orang yang menyelenggarakan kegiatannya. 2. Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga negara lainnya dan lembaga daerah (lapis ketiga) Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber otoritas berasal dari regulator atau peraturan yang dibentuk di bawah hukum. Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Lembaga Daerah sebagai Lembaga Negara yang Terdapat di Daerah 1. 37. Bagikan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan tentang Lembaga Perkreditan Desa (L PD) p ada Tahun 1991/1992 Keputusan Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di kabupaten daerah tingkat II Tabanan tahun 1991/1992 menyebutkan; Pasal 1 a. DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah kurang mampu menangkap berbagai aspirasi yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara jelas selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga mengatur tentang susunan dan kedudukan, perwakilan rakyat daerah sebagai unsur fungsi, wewenang dan tugas, keanggotaan, hak penyelenggara pemerintah daerah,14 yang dan kewajiban anggota. Perangkat Daerah sendiri bisa diartikan sebagai organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dikutip dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan. Sedangkan instansi daerah adalah instansi nasional yang bekerja pada daerah tertentu pada tingkat provinsi, kota/kabupaten dan di bawahnya, seperti sekretariat daerah, panitia perwakilan rakyat daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan serta. 16. 4. KOMPAS. Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian. A. Berdasarkan Profil Lembaga Kearsipan Daerah yang diterbitkan ANRI pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga kearsipan daerah provinsi mengalami kendala karena prasarana dan sarana kearsipan yang belum memadai (Tabel 1. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara,. Mengenal Lembaga Pemerintahan Kabupaten dan Kota. berbagai persoalan, baik antar-kementerian, lembaga, maupun hubungan pusat dan daerah. Kejaksaan RI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sekretariat Dewan. Baca juga: Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa 3) Dinas Daerah. 7 Dokumen 30 JUNI 2022 14:46 Ekonomi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH. Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Namun, fungsi DPD dan tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD 1945. 7, RT. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rumah Sakit Daerah tidak lagi berdiri sebagai lembaga sendiri, akan tetapi harus. Perbedaan Dasar Pemerintah dan Pemerintahan. Lihat Peraturan . 1945, sebagai misal: DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Tugas lembaga. DPRD kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima. Lembaga-lembaga daerah itu adalah: Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur & DPRD Provinsi); Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan; Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & DPRD Kota); Lembaga Tingkat Daerah. . Lembaga Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya terutama untuk merespon, tuntutan atas penerapan good governance, melaksanakan fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan secara reguler yang memerlukan penanganan secara independen diluar. Kabupaten/ kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari propinsi. Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum dan. Kementerian dan lembaga. DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. 12/RW. Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikanLembaga/Pemerintah Daerah. daerah, meminimalisasi ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang Undang No. Alasan dan pengaruhnya mirip dengan lembaga negara yang dikorporatisasi. Latar Belakang Alat kelengkapan negara berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi, kekuasaan eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden atau Perdana Menteri atau Raja; kekuasaan legislatif, dalam hal ini bisa disebut parlemen atau dengan nama lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat; dan kekuasaan. Dalam. Kejaksaan menjadi lembaga pertama kali yang mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2023. Lihat lebih . pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Daftar formasi PPPK tenaga kesehatan 2023. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan juga diberi hak untuk. Selain pemilihan presiden dan legislatif dengan skala nasional, KPU juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau. Lembaga negara lainnya dan lembaga daerah (lapis ketiga) Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber otoritas berasal dari regulator atau peraturan yang dibentuk di bawah hukum. Meskipun demikian, DPD sebenarnya masih merupakan organisasi yang baru lahir, karena baru didirikan pada tahun 2001. landasan yang kuat terhadap Daerah untuk membentuk lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dalam pasal 219 disebutkan “Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. 69 Tahun 2014. Dewan Perwakilan Rakyat; 3. Dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah. Dari segi sistem pemerintahan secara jelas bahwa Pemerintahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintahan Kota dipimpin oleh seorang Walikota. 4. Buku Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia memberikan gambaran tentang perjalanan desentralisasi fiskal di Indonesia yang komprehensif selama tahun 2001-2020,Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Legilstif lainnya adalah DPD, yang merupakan utusan daerah sesuai dengan komposisi daerah. - Standar Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusanOrganisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat”, yang merupakan kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran. Konsep atau definisi pemerintah diidentifikasi dalam beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha. Setiap daerah (p ropinsi), tanpa memandang luas dan jumlah penduduknya, akan mendapatkan jatah sama di lembaga DPD itu. Lembaga-lembaga tersebut dipimpin kepala badan, kepala kantor, dan direktur rumah sakit umum. Sejarah Lembaga; Visi & Misi; Tugas Pokok dan Fungsi; Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Peta & Denah; Perpustakaan . Ag. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang. Berdasarkan Surat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI A. peraturan perundang -undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah. Lembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Sekretariat DPRD Kab. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang modern diperkenalkan kepada masyarakat Desa sejak UU No. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 11 April 2023. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, yang memenuhi syarat atas usul sekertaris daerah. 1. daerah terdapat di dalam Bab VI undang-undang No. Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi. Sebagai bagian dalam penguatan sistem presidensial, maka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus harmonis agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota Dewan.